TRAGEDI BANGKU DI MALANG, APA GUNA PARA PEMIMPIN?

SUNGGUH menyesakkan dada mengikuti berita tragedi mebel sekolah yang berlanjut dari Kabupaten Malang. Setelah dua pekan hampir berlalu, solusi tetap belum ada. Bagaimana kasus ini diselesaikan juga belum tergambar. Para pejabat kabupaten yang seharusnya sigap menyelesaikan kasus tersebut, dengan mengadakan bangku secepat-cepatnya, ternyata malah seperti menyembunyikan kepala ke dalam pasir.

Yang makin menyedihkan, kabarnya hari ini akan ada lagi bangku yang ditarik oleh perajin dari SD di Bululawang. Mudah-mudahan tidak jadi. Para perajin tak bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka sudah bersabar tiga tahun menunggu pembayaran, sejak 2006. Sikap mereka itu tampaknya lebih sebagai protes. Sebab, toh setelah dipakai tiga tahun gratisan, tentu nilai meja dan kursi itu sudah menyusut.

Kasus di Kabupaten Malang yang kini dipimpin Bupati Sujud Pribadi dan Wakil Bupati Rendra Kresna itu bisa disebut contoh kegagalan fungsi manajemen pemerintahan. Pemerintah bukannya tak punya uang, tapi tak ''tahu'' cara memakainya. Uang Rp 2,9 miliar yang diplot untuk belanja meja dan kursi itu, rupanya, tak bisa dibelanjakan dengan benar. Uang sebesar itu seharusnya untuk pengadaan 7.925 pasang meja dan kursi siswa. Alokasinya, 33 rekanan dan masing-masing delapan sekolah. Karena tak sesuai spesifikasi, barang yang telanjur dipesan tak bisa dibayar. Sebab, kalau dibayar, bisa jadi kasus korupsi (Jati Diri, Jawa Pos, 18 Maret).

Kalau uang itu tak terpakai, berarti bangku untuk siswa ''belum ada''. Kalaupun sekolah kemudian dikirimi bangku oleh perajin atas pesanan rekanan, itu berarti statusnya ''salah kirim''. Pemkab menilai bangku-bangku itu tak sesuai spesifikasi dan tak mau membayarnya. Sangat mengherankan, ketika pemkab tenang-tenang saja para siswa duduk dan belajar di bangku-bangku bermasalah. Selama tiga tahun!

Tragedi mebel sekolah dari Malang itu sudah telanjur terjadi dan bisa terus berlanjut. Tapi, setelah terlambat merespons tiga tahun, Pemkab Malang tak segera menebus kegagalannya ini. Sampai kemarin belum ada respons yang mencerminkan rasa tanggung jawab pejabat pemerintah. Bupati Sujud Pribadi belum juga memberikan penegasan. Malah, menurut Humas, dia sempat ikut kampanye Megawati di Jember. Bupati Sujud masih business as usual, setelah kasus yang mulai terjadi 11 Maret itu hampir melewati pekan kedua.

Sikap Wakil Bupati Rendra Kresna tak kalah aneh. Dia malah mengharapkan ''caleg-caleg yang cerdas'' yang memanfaatkan momentum kasus mebel sekolah itu. Apakah sikap ini mencerminkan rasa tanggung jawab? Apakah ini bukan upaya melupakan orang bahwa kasus penarikan mebel itu tanggung jawab pemkab, bukan tanggung jawab orang lain, apalagi caleg? Apakah ini bukan mengarah ke pelanggaran aturan pemilu yang melarang kampanye di sekolah?

Entah sampai kapan kita menunggu sikap jelas para pejabat pemkab yang sudah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur urusan mereka. Apakah perlu Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf turun tangan atas ketidakmampuan para pejabat di Kabupaten Malang ini? (*)

sumber: Palmturi